Aksi Cipayung Plus Lubuklinggau Kritisi Pendidikan & Demokrasi Kampus

Berita Baru, Palembang – Aliansi mahasiswa Cipayung Plus Kota Lubuklinggau yang terdiri dari HMI,GMNI,PMII,IMM,KAMMI,SAPMA dan perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menggelar aksi massa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau. Aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh, Senin (03/05).

Aksi ini dilakukan untuk mengkritisi permasalahan pendidikan dan demokrasi kampus, terdapat beberapa orientasi pendidikan yang mengurangi demokrasi dalam sistem pendidikan.

Robby Cahyono, Selaku Kordinator lapangan Aliansi Cipayung plus menyatakan sikap, yaitu:

1. Bagaimana formulasi efektifitas sistem pendidikan di era digitalisasi (pasal 27 poin 3 PP.no 57.)

2.  Menolak PP no 57 tahun 2021 tentang standar kurikulum pendidikan pasal 40 poin -poin yang tidak mewajibkan

– Pendidikan Pancasila

– Pendidikan B.Indonesia

– Pendidikan Sejarah

Yang bertentangan dengan pasal 35 ayat 5 UU no.12 tahun 2012 yang mewajibkan pendidikan Pancasila.

Dan harus memasukan pendidikan Pancasila kedalam seluruh jenjang pendidikan formal

3. Mempertanyakan kontribusi dari pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan di kota Lubuklinggau, mengingat meningkatnya angka pengangguran sebanyak 3 persen.

Robby Cahyono juga berharap agar DPRD Lubuklinggau segera menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat terkhusus Mentri Pendidikan

“harapan dari pada aksi hari ini agar pihak DPRD menyampaikan aspirasi dari kawan-kawan Cipayung Plus ke pemerintah pusat khususnya kepada Mentri Pendidikan untuk dapat mengindahkan tuntutan dari kawan-kawan,” harapnya.