Berita

 Network

 Partner

TAPE TAKE
Poster Podcast ke-6 TAKE Kab. Sigi yang merupakan bagian dari rangkaian acara Festival Inovasi EFT, Selasa (26/10).

Pengelolaan Hutan di Sigi adalah Harga Mati

Berita Baru, Jakarta – Di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah hutan memiliki fungsi dan peran yang signifikan, sehingga untuk mengelolanya dengan efektif dan lestari adalah harga mati.

Berdasarkan paparan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sigi Afif Lamakarate dalam Podcast seri ke-6 Kepala Daerah Penggagas Insentif Fiskal Berbasis Ekologi, hal tersebut berkelindan dengan mitigasi bencana dan pemberdayaan masyarakat.

Afif menyampaikan, sebelumnya masyarakat Sigi mempertanyakan apa sebenarnya keuntungan dari memiliki hutan.

Namun, selang beberapa waktu mereka menyadari bahwa memiliki hutan luas adalah anugerah.

Pertama, itu berhubungan dengan mitigasi bencana.

Di gunung sebelah barat Sigi, Afif menceritakan, terdapat rekahan-rekahan tanah dan ketika hujan rekahan ini terisi penuh oleh air.

Dari air yang ada di rekahan tersebut, entah karena hujan yang berkepanjangan maupun adanya pergerakan tanah, rupanya bisa menimbulkan banjir bandang untuk wilayah di bawahnya.

Akibatnya, lanjut Afif, tidak sedikit rumah warga yang terdampak banjir.

Berita Terkait :  TAKE Kubu Raya Berdampak Positif pada Perkembangan Ekonomi

Menariknya, di beberapa wilayah yang di situ tanaman bambu masih lebat, perumahan warga cenderung lebih aman.

“Dari sini kami mulai menyadari bahwa hutan memang perlu dijaga dan tanaman perlu ditumbuhkan,” ujar Afif yang notabene sebagai pengganti Bupati Sigi Mohamad Irwan yang berhalangan hadir.

“Awalnya kami menanyakan apa untungnya punya hutan dan memiliki pemahaman soal pengelolaan hutan lestari. Namun, semakin ke sini, kami menyadari bahwa sebenarnya keduanya itu penting untuk kita sendiri,” imbuhnya.

Kedua berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, setidaknya untuk membantu masyarakat agar memiliki tambahan ekonomi.

Afif menjelaskan, di Sigi tidak sedikit masyarakat mulai menanam tanaman obat.

Satu sisi mereka bisa memanfaatkannya sendiri dan di sisi lain bisa pula menjualnya, sehingga mendapatkan nilai ekonomi lebih dari hutan.

“Hal-hal seperti inilah yang kami akan selalu mendorongnya, yakni bagaimana masyarakat bisa memiliki nilai tambah dengan tanpa merusak hutan,” jelasnya dalam Podcast seri-6 yang fokus pada Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Sigi ini.

Berita Terkait :  Luluk Nur Hamidah: yang Paham Kebutuhan Daerah itu Orang Daerah
Keterlibatan pemuda

Dalam Podcast yang merupakan bagian dari rangkaian Festival Inovasi Ecological Fiscal Transfer (EFT) ini, narasumber lainnya Desriko Malayu Putra Senior Policy Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) juga memaparkan bagaimana skema TAKE efektif untuk mendorong para pemuda untuk turut andil.

Ikut andil di sini merujuk pada keterlibatan mereka dalam pemberdayaan dengan nilai tambah ekonomi sekaligus pengelolaan hutan lestari.

Erik, sapaan akrabnya, menjadikan apa yang sudah dilakukan para pemuda di Kabupaten Siak sebagai contoh.

Didukung oleh adanya skema TAKE, para pemuda di Siak berhasil menjaga kelestarian gambut pada satu sisi dan meningkatkan usaha kreatif mereka pada sisi lain di bidang peternakan ikan gabus.

Sebelumnya, kata Erik, mereka menjual ikan gabus hanya dengan harga sekitar Rp12.000.

Berita Terkait :  Dukung EFT, Kemendagri: Perlu Kolaborasi Pusat dan Daerah

Kemudian—selepas melewati beberapa pembelajaran, pendampingan, serta mendapatkan dukungan dari berbagai pihak—mereka bisa menjualnya dengan harga kisaran Rp400.000.

“Mereka berhasil menjadikan ikan gabus sebagai ekstraksi. Jadi yang dijual ekstraksinya ini yang berfungsi sebagai obat. Per miligram saja, harganya ratusan ribu,” papar Erik.

Itu soal kisah inovatif sebenarnya, ungkap Erik. Dan ini sangat bisa untuk kabupaten lain mereplikasinya.

Pemuda-pemuda tersebut tidak saja berhasil mengelola lahan gambut dengan baik, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi yang lebih, bahkan tinggi.

Podcast yang dipandu oleh Astrid Debora Meliala ini merupakan hasil kerja sama antara The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau dan didukung Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Indonesia Budget Center, The Reform Initiatives (TRI), LTKL, dan Beritabaru.co sebagai media partner.