Polemik Pencantuman Nama Pribadi & Organisasi Cipayung Plus

Berita Baru, Palembang – Aksi yang dilakukan Aliansi Pemuda Mahasiswa Peduli (APMP) Lingkungan yang memprotes tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Tata Ruang akhirnya berbuntut panjang, pasalnya aksi ini mengikut sertakan logo logo dan nama ketua  dari  masing masing organisasi Cipayung Plus Sumatera Selatan (Sumsel) tanpa seizin pihak organisasi tersebut

Seperti diketahui dalam surat pemberitahuan aksi kepada Kapolres Banyuasin, aksi ini akan dilaksanakan, Jum’at (8/04), titik aksinya di depan PT. Bumi Waras dengan estimasi masa sebanyak 300 orang.

Nama nama yang tercantum ialah ketua PMII Sumsel  Husen Rianda, ketua KHMDI Sumsel Wayan, Badko HMI Sumsel Bambang, ketua PW IPNU Sumsel Arip Farawita, GMKI Sumsel Etam, dan Cipayung Plus tingkat kota IMM Wahyu, PMII Eko, LMND Amir dan Andi Leo

Dari polemik ini akhirnya pihak cipayung plus melakukan konferensi pers, Rabu (5/5) pukul 21.30 WIB di Caffee Daeng Palembang, dalam konferensi pers tersebut Organisasi Cipayung Plus ingin adanya klarifikasi agar isu ini tidak menjadi bola salju dan menjadi perbincangan di kalangan mahasiswa dan internal organisasi

“Sangat menyayangkan yang saat ini menjadi dinamika di internal lembaga karena ada nya pencatutan nama baik lembaga maupun personal, saya harap di moment ramadhan ini menjadi bulan kebaikan untuk kita semua dan kami menunggu itikad baik nya untuk klarifikasi 2×24 jam . ini akan menjadi evaluasi kami untuk kedepan dan kami bawa ke rana internal pusat,” ungkap Eko PMII Kota Palembang

Senada dengan itu Sekretaris Cabang GMKI Palembang Petrus Sitompul juga mengungkapkan kekecewaan atas kejadian ini

“Kami dari GMKI Palembang selaku organisasi yg tercantum dalam potongan surat tersebut sangat mengecam kejadian pencantuman nama tersebut, di mana kami tidak mengetahui sama sekali mengenai aksi yg tercantum di surat itu. Dan kami sangat kecewa dengan tersebarnya surat itu, nama pribadi dan organisasi kami menjadi polemik yang diperbincangkan dikalangan masyarakat dan kalangan aktivis di Sumatera Selatan,” ungkapnya

“Kami meminta dengan sangat kepada pihak yg terkait, baik dr pihak Polres Banyuasin maupun dari pihak Iqbal&Herom cs yang dimana tercantum sebagai kordinator aksi dalam potongan surat tersebut agar segera mengklarifikasi kebenaran dari pencatutan nama pribadi dan nama organisasi dalam surat tersebut,” tambahnya

I Wayan Sugita mewakili KMHDI Sumsel menjelaskan, sebelum mencantumkan nama pribadi dan organisasi seharusnya ada komunikasi terlebih dahulu, karena oknum yang melakukan ini sudah cukup dewasa dan paham administrasi organisasi

“Seharusnya oknum tersebut melakukan komunikasi sebelum mencatut lembaga kami karena kami pikir oknum tersebut sudah cukup dewasa dalam dunia pergerakan. Kami sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi tapi kami juga bersyukur hal ini bisa naik permukaan untuk menjadi pelajaran bagi kami kedepannya,” ujarnya

“Kami masih menunggu iktiad baik dari oknum tersebut untuk klarifikasi jangan sampai ini bisa berlanjut ke tahap hukum,” tegasnya