Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

ketua dewan pimpinan wilayah konfederasi SARBUMUSI SUMSEL Abul Hasan Al-Asy'ari
ketua dewan pimpinan wilayah konfederasi SARBUMUSI SUMSEL Abul Hasan Al-Asy’ari

Kebijakan Pemerintah Penentu Nasib Buruh



Berita baru, Palembang – Satu tahun sudah pandemi covid-19 ada di Indonesia, hampir semua sektor perekonomian terdampak mulai dari penurunan pendapatan bahkan sampai ada yang gulung tikar, 2021 menjadi harapan pulihnya perekonomian Indonesia. Tentu situasi ini bukan perkara mudah, bentuk dukungan dan dorongan pemerintah, akan kebijakan kebijakan dalam upaya menggeliatkan ekonomi, menjadi penentu bagi tenaga kerja yang saat ini terpaksa harus di rumahkan.

Di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), lonjakan kasus aktif penularan covid-19 di penghujung bulan puasa atau mendekati hari raya idul Fitri tahun ini, padahal dari penghujung tahun lalu sudah dilaksanaka vaksinasi, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa kabupaten kota, guna mengontrol penularan aktif covid-19.

Kebijakan Lockdown bagi Masyarakat di tahun lalu, merupakan kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah di awal covid-19 berstatus sebagai pandemi, memberi dampak domino pada pertumbuhan ekonomi. Tak terkecuali berdampak luas terhadap ketenagakerjaan di sumatera selatan. Seperti hasil survei yang di keluarkan Badan Statistik (BPS Sumsel) Agustus 2020 lalu, menyebutkan dari survei 1.792 responden di Sumsel, sekitar 2.70 persen baru saja mengalami PHK yang di sebabkan perusahaan tempat mereka berkerja mengalami kebangkrutan dampak domino dari pandemi covid-19. Serta 14.90 responden mengaku berkerja namun harus di rumahkan.

“Kebijakan lockdown juga akan sangat berdampak pada perekonomian masyarakat dan negara. Karena tidak dapat keluar rumah, banyak warga yang kesulitan mencari nafkah. Hal ini tentu akan lebih dirasakan oleh orang-orang yang tidak dapat bekerja dari rumah”.kata ketua dewan pimpinan wilayah konfederasi SARBUMUSI SUMSEL Abul Hasan Al-Asy’ari, (02/06).

BPS Sumsel per September 2020 mencatat angka kemiskinan 12.98 persen naik di banding per September 2019, yang akhirnya memasukkan Sumsel menjadi sepuluh 10 daerah termiskin. Dimana salah satu penyebabnya adalah dampak pandemi covid-19. Dimana di tahun 2020 sebanyak 597.880 masyarakat Sumsel kehilangan pekerjaan selama masa tersebut. Dengan itu ratusan ribu masyarakat Sumsel kini menjadi pengangguran.

“Logikanya, lockdown memang dapat menurunkan angka penyebaran virus Corona karena membatasi mobilitas penduduk dan mencegah berkumpulnya masyarakat. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga berisiko menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat”.lanjutnya.

“Sudah ada kelenggangan. Sudah seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam menentukan nasib-nasib pekerja buruh, biarkan saja tetap dibuka mall dan perusahaan karena nasib ribuan karyawan bergantung disana, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan,” jelasnya.